publisherngapak

komunitas publisher barlingmascakeb

Category: Politik

Blanko e-KTP Dinduk Capil Banyumas Habis

Tadi pagi, Pak Darwo datang ke rumah, mengantarkan KK Baru untuk ditandatangani, karena saya 2 bulan lalu meminta bantuan beliau untuk dibuatkan KTP baru pindahan dari kecamatan Kalibagor pindah ke Kedungbanteng.

Syarat pindah KTP antar kecamatan diantaranya adalah :

  • Pengantar Desa
  • KK lama
  • KTP lama
  • FC ijazah terakhir bila ingin memperbaharui pendidikan terakhir

Dua bulan terakhir saya sudah mengurus itu di kecamatan kalibagor, dan proses 2 hari selesai, kemudian dapat 3 surat, 1 untuk sendiri, 1 untuk desa, dan 1 untuk rujukan kecamatan. Langsung buat KK baru dengan memasukkan istri dan anak.

Pelayanan Buruk di Kecamatan Kedungbanteng

setelah mengurus di kecamatan asal dan desa tujuan dengan lancar, tiba di pelayanan KTP dan Akta kelahiran kecamatan kedung banteng yang agak bermasalah. Masalahnya adalah karena oknum petugas wanita yang terlalu judes dan tidak familier dengan para warga yang mengurus surat. Dulu sempat ribut dengan ibu tersebut, gara2 dia bilang yang namanya surat kelahiran dari rumah sakit harus ada namanya, heehe lucu juga sih…

Hanya saja saya agak emosi dan saya bantah si dia…. Terus dia menggerutu, akan saya persulit pengurusannya..

Daripada ribut, saya pulang dan minta Pak Darwo untuk mengurus semuanya… Dan ternyata dendamnya terlampiaskan… Data diurus pak Darwo, terus semua KK jadi, dan masalahnya nama ketiga anak tidak masuk ke dalam data, dan pak Darwo harus balik ke kecamatan untuk input data lagi…

Kasihan Pak Darwo..

Oya. e-KTP saya harusnya jadi, tapi karena blanko di Danduk Capil Banyumas habis, maka yang keluar hanya surat KTP sementara 😀 ya gak apa2lah… yang penting KK sudah ada, anak2 ngurus segala sesuatnya jadi enak …., karena anak2 sekolah ternyata butuh NIK untuk mengurus NISN siswa, hehehe jangan sampai terlalu sibuk mengurusi NIK anak, sampai nganter anak pun jadi kelupaan…

😀

Advertisements

Efektifitas Pemerintahan Jokowi Dalam Pembuatan Undang Undang

Presiden Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Jokowi telah menjadi Presiden RI, setelah menang dalam Pemilu 2014 melawan Prabowo Subiyanto.

Setelah menjadi presiden, Jokowi dan DPR mulai merancang undang-undang untuk kelancaran kegiatannya. Ada beberapa hasil undang-undang di pemerintahan Joko WIdodo, seperti yang saya lihat di situs UndangUndang.Net, sebuah situs portal undang-undang dan produk hukum Indonesia.

Tahun 2015 dihasilkan 14 Undang-Undang dengan rincian sebagai berikut :

  • UU Nomer 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
  • UU Nomer 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
  • UU Nomer 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
  • UU Nomer 4 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan
  • UU Nomer 5 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam
  • UU Nomer 6 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Papua Nugini
  • UU Nomer 7 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan
  • UU Nomer 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
  • UU Nomer 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  • UU Nomer 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
  • UU Nomer 11 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
  • UU Nomer 12 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
  • UU Nomer 13 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam
  • UU Nomer 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Kemudian untuk tahun 2016 ini menghasilkan 9 undang-undang, yaitu :

  • UU Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan
  • UU Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait
  • UU Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat
  • UU Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan
  • UU Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan
  • UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
  • UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
  • UU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan